Sekadau, SP - Pemerintah kabupaten Sekadau melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan KB) sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tahun 2023. Acara ini berlangsung di Gedung Kateketik, Jalan Merdeka Selatan Sekadau Hilir, kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat pada Selasa, 7 November 2023.
Wakil Bupati Sekadau, Subandrio saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tahun 2023. Foto:as
Plt. Kadinsos PP dan KB kabupaten Sekadau, Martinus Ridi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Rakor dihadiri oleh 230 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah terkait, BPJS Kesehatan Cabang Sintang dan Sekadau, Kepala Desa se-kabupaten Sekadau, Operator SIKS-NG kabupaten Sekadau, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-kabupaten Sekadau (TKSK), dan Koordinator Program Kerja Harapan kabupaten Sekadau.
Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya penanganan terhadap masyarakat yang tergolong miskin atau tidak mampu. Undang-undang telah menetapkan kewajiban pemerintah untuk mengurus masyarakat miskin agar bisa hidup layak dan mendapatkan perlindungan.
"Dalam masyarakat, terdapat berbagai golongan seperti golongan mampu, sedang, dan miskin. Yang perlu kita urus adalah masyarakat yang tergolong miskin atau tidak mampu," ujar Subandrio.
Subandrio menyoroti peningkatan jumlah masyarakat miskin yang disebabkan oleh persaingan yang ketat dan kemajuan zaman. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mengatasi masalah ini.
Pentingnya data yang akurat dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan juga menjadi fokus dalam Rakor ini. Subandrio menekankan agar data yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan segera dihapus, dan ia mengingatkan pentingnya koneksi data e-KTP dengan data miskin.
"Pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurus masyarakat miskin. Saya menyoroti terkait dengan bantuan agar tepat sasaran," tegas Subandrio.
Ia juga meminta dukungan untuk perekaman e-KTP bagi warga yang belum melakukannya. "Jangan sampai ada alasan tidak bisa rekam e-KTP karena kartu habis, tinta habis, dan lain-lain," pungkasnya, mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [red]
Tags:
#PEMDA