Pj Gubernur Kalbar Dorong Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD, dan BUMDesa dalam Pembangunan Daerah

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., menghadiri Workshop dan Coffee Talk Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Aula Kantor Bank Kalbar. (Foto:adpim)
PONTIANAK, (Sekadau Post) – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., menghadiri Workshop dan Coffee Talk Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Aula Kantor Bank Kalbar, Kamis (10/10/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi optimal badan-badan usaha tersebut dalam pembangunan Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Harisson menegaskan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk mengembangkan potensi desa secara maksimal. "Kepala Desa dan pengurus BUMDesa harus berjiwa entrepreneurship, mampu melihat potensi yang ada di desa dan menggerakkan roda perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat desa," ujar Harisson.

Ia juga menekankan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memiliki target kinerja yang jelas dan berfokus pada peningkatan pelayanan publik. "BUMD yang sudah menjadi BLUD harus memaksimalkan sumber daya untuk meningkatkan layanan, misalnya pada rumah sakit yang dapat menggunakan margin keuntungan untuk membangun fasilitas pelayanan," tambahnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, yang juga hadir pada kegiatan ini, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko bagi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa. "Tata kelola yang kuat dan manajemen risiko yang baik akan membuat BUMD, BLUD, dan BUMDesa lebih profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Rudy juga menyampaikan bahwa kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalimantan Barat dalam pembangunan nasional masih rendah. Dari 25 BUMD di Kalbar, hanya 6 yang memberikan dividen kepada pemerintah daerah, sementara 11 lainnya mengalami kerugian. Ia juga menyoroti bahwa banyak BUMDesa yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes).

Melalui workshop ini, BPKP berharap adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko demi meningkatkan kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa dalam pembangunan daerah.

Workshop ini dihadiri oleh kepala biro/bagian perekonomian dan pembangunan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur daerah, direktur BUMD, dan direktur RSUD (BLUD) se-Kalimantan Barat. (adpim)

Tinggalkan Komentar

Back Next